Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi demo di depan Gedung KPK, Kuningan, Kamis (18/11/21). Namun, ada pemandangan yang disayangkan karena para pendemo ada yang membawa anaknya yang masih kecil.
PARADIGMA.CO.ID- Berdasarkan data badan pusat statistik, yang dirilis pada periode maret - september 2022, bahwa presentasi kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,57 %.
Presentasi angka yang demikian, sejatinya jauh dari faktanya dan tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang dalam gejolak kemiskinan yang mencekam. Karenanya angka presentasi kemiskinan bisa juga diasumsikan lebih besar dari angka BPS sebagaimana diatas.
Gejolak kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, seolah-olah mereka tidak berada pada suatu negara berdaulat, negara yang memiliki kepemimpinan pemerintahan guna bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan kehidupannya secara baik, terukur berdasarkan konstitusi negara.
Indonesia, tentunya memiliki suatu peraturan yang dinamakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu peraturan yang meniscayakan negara lewat kepemimpinan pemerintahan guna bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan kehidupan seluruh rakyatnya.
Dalam domain peraturan yang sedemikian jelas dan tegas terhadap nilai tanggungjawab serta pertanggungjawaban, seharusnya pemerintah memastikan keberpihakan maksimal serta optimal terhadap kebutuhan kesejahteraan rakyatnya dengan sebaik-baiknya.
Faktanya; Hutang Indonesia Rp7.879,07 triliun per 31 Maret 2023. Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Angka kriminalitas 2022 naik 7,3 persen dari tahun lalu, jika dirata-ratakan, ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Tingkat stunting 21,6 di tahun 2022.
Juga, kita sering membaca dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal sia-sia akibat membunuh diri yang diakibatkan masalah kebutuhan hidupnya, dan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak terfasilitasi kebutuhan pendidikannya, serta kebutuhan kesehatannya. Kondisi bangsa atas kehidupan masyarakatnya yang demikian telah memastikan bahwa faktanya rakyat Indonesia semakin miskin.
Kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana diatas, bisa juga diistilahkan dengan sebutan 'Lingkaran Syetan'. Kondisi yang demikian, sejatinya merupakan suatu masalah besar yang dialami dalam kehidupan berbangsa pada suatu negara kesatuan Republik Indonesia.
Artinya, sebagai bangsa yang besar, maka kitapun wajib bertanya, apakah sumber dan substansi masalahnya? sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tentu jawabannya menurut saya, berada pada sumber daya manusia yang telah dipercayakan menjadi pemimpin di negeri ini, negara Indonesia. Pemimpinnya tidak memiliki kemampuan yang optimal atas nilai kepemimpinan yang baik, sehingga kemudian berdampak pada masalah besar, yakni kemiskinan seluruh rakyat Indonesia.
Pemimpin Indonesia saat ini, sebaiknya dan seharusnya melakukan evaluasi total terhadap dirinya dengan sebaik-baiknya. Agar insha Allah setiap pemimpin negeri ini mampu memastikan kebaikan pada dirinya.
Karena menurut saya, guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak saja mengandalkan kecerdasan intelektual, tapi jauh lebih penting adalah setiap pemimpin Indonesia wajib memastikan nilai-nilai kebaikan terpatri dalam setiap jiwanya.Semoga Allah senantiasa melindungi bangsa dan negara Indonesia.
Penulis: Saiful Chaniago, Waketum DPP KNPI
JAKARTA – Anggota Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Fuad Baradja, prihatin atas fakta yang menunjukkan 70 persen perokok di Indonesia adalah orang miskin Kelompok masyarakat tak mampu itu lebih mengutamakan membeli rokok ketimbang susu dan makanan bergizi lainnya untuk anak mereka. “Prioritas belanja mereka setelah beras adalah rokok,” katanya dalam diskusi “Nasionalisme Pengendalian Tembakau” di Jakarta, akhir pekan lalu.Data peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, menunjukkan, sampai akhir 2010, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 65 juta orang. Dengan jumlah perokok sebanyak itu, menurut Fuati, tingkat paparan asap rokok di dalam rumah Indonesia mencapai posisi nomor empat di dunia. “Itu tahun 2001. Bayangkan dengan bertambahnya perokok kita setiap tahun, jangan-jangan sekarang kita sudah nomorsatu,” ujar Fuad
Bos PT Indokretek Malang, Fendi Agus Sandrio Mirawanto, yakin konsumsi rokok di Indonesia mustahil dikurangi kendati konsumennya tergolong miskin. Alasannya, merokok sudah menjadi budaya yang lekat dengan kehidupan masyarakat. “Repot sekali kalau pemerintah berupaya mengendalikan, apalagi mengurangi, konsumsi rokok,” katanya kepada Tempo kemarin.Fendi menilai, masyarakat miskin tak mempan diberi penyuluhan ihwal bahaya rokok dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian. “Mereka berpikir, mending enggak makan daripada enggak merokok. Jadi, ini sudah susah, dikendalikan. Yang bisa dilakukan pemerintah hanya meminimalkan efek negatif merokok, misalnya dengan memilih jenis sausnya,” katanya.Koordinator Tobacco Control Support Center, Kartono Muhammad, menilai, untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan rakyat.konsumsi tembakau harus dikendalikan. Upaya pengendalian tembakau, yang sering kali didukung pihak asing dalam bentuk pendanaan, dianggapnya bukan masalah.
“Dibiayai lembaga asing dalam usaha ini tidaklah berarti tidak nasionalis,” katanya.Kartono justru menyikapi dengan kritis pengendalian rokok di Indonesia yang masih tetap lemah sampai saat ini. Menurut dia, hanya Indonesia dan Somalia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). “Kenapa sampai begitu,” katanya.Mardiyah Chamim, penulis buku A Giant Pack of Lies, mengatakan kepentingan industri rokok asing berperan dalam mencegah dibuatnya aturan pengendalian konsumsi rokok. Buku yang ia tulis mengungkap bagaimana industri tembakau memanipulasi dan menyebarkan mitos bahwa pengendalian tembakau akan menyengsarakan nasib orang banyak. smun isu saito
© 2024 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2024 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
eramuslim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal mensejahterakan rakyat selama 9 tahun memimpin Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini tercatat 40 persen rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.
Demikian disampaikan Ekonom Senior Dr Rizal Ramli dalam sebuah jumpa pers virtual bertajuk “Rakyat Mendukung Petisi 100: Makzulkan Presiden Jokowi Segera!” pada Jumat (18/8).
“Tugas negara untuk mensejahterakan rakyat tidak dijalankan oleh Jokowi selama 9 tahun. Faktanya apa 40 persen rakyat kita masuk kategori miskin,” tegas Rizal Ramli.
Menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, pengurangan kemiskinan selama 9 tahun Jokowi paling lambat dalam sejarah pemerintahan di Indonesia.
“Kebutuhan dasar makin mahal, pendidikan makin mahal, sehingga saya pernah katakan Pak Jokowi ini tampangnya aja merakyat selfie sama petani puluhan kali, tapi kebijakannya bikin petani di Indonesia semakin miskin dengan memotong menghapuskan subsidi pupuk dan terus-menerus mengimpor produk pangan,” sesal pria yang akrab disapa RR ini.
Menurut RR, kegagalan Jokowi selama 9 tahun mensejahterakan rakyat Indonesia ditengarai akibat orientasi pembangunan yang dilakukan hanya sekadar project oriented.
“Karena dia (Jokowi) sibuk proyek, dan pegawai-pegawainya stafnya pejabatnya dapat uang dari proyek, sehingga pendekatan pembangunan yang meroyek. Dan seperti diketahui lebih dari 30 persen dikorup dalam sistem yang project oriented tersebut,” ketusnya.
“Jokowi mukanya aja yang merakyat tampangnya merakyat hatinya itu oligarki,” demikian RR.
Turut hadir saat jumpa pers aktivis Petisi 100 Marwan Batubara, mantan Ketua MPR RI Amien Rais, dosen UNJ sekaligus pentolan aktivis FKSMJ 1998 Ubedillah Badrun, aktivis ketenagakerjaan Mirah Sumirat, Habib Muchsin Al-Attas, dan aktivis FKN Abdullah Hehamahua. (Sumber: RMOL)
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Sultan, Sultan (2020) Pola Gerakan Sosial Serikat Rakyat Miskin Indonesia (Studi Kasus Pada Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi gerakan sosial pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar adalah secara garis massa atau membasis secara teritorial wilayah kecamatan sampai kelurahan dan secara elektoral dengan menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang adil sebagaimana amanat konstitusi. Kemudian bentuk gerakan sosial organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar adalah pendidikan, pendampingan kesejahteraan, audiensi, dan demonstrasi . 2) Faktor pendukung gerakan sosial pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar yaitu kepemimpinan dalam organisasi, sumber daya manusia, kompotensi, respon ruang publik. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran kader, kepentingan praktis, finansial, dan regulasi. 3) Pandangan islam tentang gerakan sosial organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar yaitu suatu gerakan moral dalam bentuk memperjuangkan hak rakyat miskin atau kaum mustadhafin, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Implikasi penelitian ini diharapkan gerakan sosial pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar agar tetap eksis dalam membangun gerakan demi memperjuangkan keadilan dan membantu pemerintah membangun tatanan masyarakat yang adil dan makmur.
Actions (login required)
Downloads per month over past year
